MAKALAH
PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN
Tugas Mata Kuliah
Administrasi Perencanaan Pembangunan
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Administrasi Perencanaan Pembangunan
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Oleh :
Nugraha Putra Mandiri
13010031
13010031
SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK (STISIP)
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
TAHUN 2016
BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Peran pemerintah dalam pembangunan telah menjadi objek pembahasan
yang menarik sejak lama. Aliran Klasik, yang menganut kebebasan pasar
menganggap campur tangan pemerintah sebagai sesuatu yang menghambat dan
mengganggu bekerjanya kekuatan-kekuatan objektif dari pasar yang disebut
sebagai mekanisme pasar. Penerusnya para penganut aliran neoklasik bahkan
menuduh bahwa campur tangan pemerintah dapat menghambat kebebasan individu
(individual freedom) yang merupakan fondasi dari sistem demokrasi. Campur
tangan pemerintah dalam arti berfungsinya birokrasi melahirkan regulasi,
proteksi dan subsidi import yang merugikan para konsumen. Tiga hal yang
terakhir ini dianggap kelompok neoklasik sebagai perilaku tidak baik yang harus
dihindarkan.
Berbeda dengan kaum klasik dan neoklasik itu adalah pandangan yang
melihat peran pemerintah sebagai suatu keniscayaan. Tanpa campur tangan
pemerintah, akan terjadi persaingan bebas yang merugikan kelompok ekonomi lemah.
Akibatnya, yang terjadi bukan kebebasan pasar tetapi restriksi pasar dalam
bentuk monopoli yang dikuasai golongan ekonomi kuat. J. M. Keynes yang
dipandang sebagai salah seorang tokoh terkemuka ekonomi pada bagian awal abad
ke 20 justru menganggap kebebasan pasar, tanpa ada campur tangan pemerintah,
tidak akan mampu melakukan alokasi sumberdaya dan outputs secara optimal (full employment of outputs).
Karena itu Keynes memandang perlu adanya peran pemerintah, antara
lain dalam bentuk kebijakan anggaran untuk mengatasi pengangguran yang
sekaligus juga meningkatkan daya beli dan mendorong adanya kegiatan bisnis.
Sejalan Keynes, Pigou juga melihat bahwa kebebasan pasar yang berdasarkan pada maximum
keuntungan individu tidak mampu menciptakan alokasi sumberdaya yang optimal
bagi kepentingan umum.
B.
Rumusan Masalah
Dari
hasil pembahasan latar belakang di atas maka rumusan masalahnya sebagai
berikut:
1.
Bagaimana
kemunculan peran pemerintah dalam pembangunan di tinjau dari segi historis ?
2.
Bagaimana kritik
masyarakat terhadap adanya campur tangan pemerintah terhadap pembangunan ?
C.
Tujuan Penulisan
Berdasarkan
latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan makalah
ini adalah :
1.
Untuk mengetahui
bagaimana kemunculan peran pemerintah dalam pembangunan di tinjau dari segi
historis.
2.
Untuk mengetahui
bagaimana kritik masyarakat terhadap adanya campur tangan pemerintah terhadap
pembangunan.
BAB II
PEMBAHASAN
A.
Munculnya Peran Pemerintah Dilihat
Dari Tinjauan Historis
Selama Perang Dunia II,
pemerintah tiap negara terlibat langsung untuk mengambil peranan penting dalam
pengendalian seluruh kekuatan nasional. Pemerintahlah yang mengendalikan perang
dan pemerintahlah yang bertanggungjawab atas segala kegiatan sosial dan
ekonomi. Peran ini berlanjut sampai setelah Perang Dunia II usai.
Mudah dimengerti,
karena perang telah merusakkan berbagai sarana dan sendi-sendi kehidupan,
rakyat menjadi tidak berkemampuan lagi, ada kewajiban bagi pemerintah untuk
melakukan rehabilitasi. Tak seorangpun lebih bertanggung jawab untuk melakukan
rehabilitasi itu selain pemerintah. Rehabilitasi ini membutuhkan banyak tenaga
dan biaya. Akibatnya, banyak negara yang mengalami kehancuran besar tidak mampu
membangun dirinya sendiri.
Untuk membantu mereka,
dunia internasional, terutama negara-negara kaya pemenang perang pada waktu itu
sepakat untuk melakukan bermacam-macam program rehabilitasi, antara lain
melalui Marshall Plan yang diseponsori oleh Amerika Serikat. Pengelolaan
bantuan tersebut melibatkan pemerintah masing-masing negara yang dibantu.
Diantara negara-negara yang amat parah akibat Perang Dunia II adalah
negara-negara yang kalah seperti Jepang dan Jerman, serta negara dan wilayah
lain yang diduduki selama peperangan berlangsung seperti Indonesia, Korea dan
lain-lain.
Beriringan sesudah
selesainya Perang Dunia II, negara-negara jajahan memperoleh kesempatan untuk
merdeka. Mula-mula Indonesia pada tahun 1945, berikut sesudah itu India dan
negara-negara baru lain. Meskipun negara-negara jajahan itu sama memperoleh
kemerdekaan, namun tidak semua negara mencapai kemerdekaannya itu melalui jalan
yang sama. Ada negara yang dipersiapkan untuk kemudian diberikan kemerdekaan
oleh para penjajah, ada negara yang mencapai kemerdekannya melalui perjuangan
bersenjata dan diplomasi yang ulet. Negara-negara yang mendapatkan kemerdekaan
melalui perjuangan bersenjata itu antara lain adalah Indonesia, Aljazair dan
Vietnam. Bagi negara-negara ini, perjuangan lebih lanjut untuk menyembuhkan
akibat dari Perang Dunia II dan perjuangan merebut dan mempertahankan
kemerdekaan itu memerlukan waktu yang cukup panjang dan berat. Perjuangan itu,
semua harus dilakukan oleh pemerintah, tidak mungkin dilakukan swasta melalui
pasar bebas.
Di negara-negara
berkembang yang mendapat kemerdekaan sesudah Perang Dunia II pada umumnya,
peran pemerintah menjadi sangat penting karena beberapa hal:
1.
Untuk meyakinkan rakyat akan keperluan
pembangunan dan membantu serta mengajak mereka untuk berpartisipasi dalam
kegiatan itu. Tidak semua negara dengan mudah dapat melakukannya. Bagi
negara-negara yang masyarakatnya
pluralistis seperti Indonesia, pembangunan menghadapi banyak kesulitan. Corak
wilayah, keadaan penduduk dan tingkat pembangunan yang berbeda antar daerah
menuntut adanya pendekatan dan strategi yang tidak sama. Kelemahan pendekatan
sejak awal ini telah menimbulkan banyak masalah yang berlarut-larut selama masa
yang panjang.
Pada beberapa negara masalah pembangunan
antar daerah ini begitu mendalam dan berlarut sehingga ada daerah yang
melakukan pemisahan diri dan menyatakan kemerdekaannya sendiri, seperti
Bangladesh dari Pakistan, Eretria dari Ethiopia dan Kosovo dari Serbia. Proses
pemisahan yang demikian biasanya dipercepat oleh cara penanganan dengan
kekerasan senjata sehingga meruntuhkan rasa persatuan dan menimbulkan rasa
dendam yang sulit dijembatani. Tambahan lagi jika dalam keadaan demikian
terkait kepentingan negara lain yang ikut membidaninya.
2.
Proses pengambilalihan hak milik dan
kegiatan (nasionalisasi) dari berbagai lembaga ekonomi yang ditinggalkan
penjajah. Bagi negara-negara yang merdeka melalui perjuangan bersenjata,
pengambilalihan ini umumnya dilakukan secara darurat. Sebagian dari bisnis yang
ditinggalkan itu, biasanya ditangani oleh kalangan militer yang pada umumnya
tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam bisnis. Lebih-lebih karena
cara pengambilalihan itu dilakukan secara sepihak dan mendadak, tidak ada
informasi tentang kegiatan bisnis yang berlangsung sebelumnya.
3.
Keperluan untuk melakukan koordinasi dan
komplementaritas antar berbagai industri dan bisnis. Sebagian diantara bisnis
yang ditinggalkan tadi bergerak di bidang pertambangan, sebagian yang lain
dalam bidang pertanian dan perkebunan, yang lain lagi di bidang perdagangan.
Masing-masing industri ini tunduk di bawah Departemen Teknis yang terkait,
tanpa ada koordinasi satu sama lain.
Di Indonesia, kegiatan-kegiatan tersebut
umumnya berorintasi pada ekspor bahan mentah ke negara-negara maju. Orintasi
ini susah dilepaskan sampai sekarang. Lebih-lebih setelah methos anti
substitusi import dan pentingnya comperative advantages dikampanyekan
oleh negara-negara industri maju.
Sebagai akibat dari kelemahan
”koordinasi” dari Departemen Teknis yang terkait, koordinasi ini lebih
cenderung dirasakan sebagai ”pemerasan” ketimbang sebagai pembinaan, maka
pemerintah pada akhirnya membentuk sebuah Kementerian BUMN sebagai koordinator
termasuk koordinasi bidang keuangan yang dahulu dilakukan oleh Departemen
Keuangan.
4.
Adanya kecenderungan untuk melakukan
pembangunan berencana secara terpusat seperti yang dilakukan Uni Sovyet.
Munculnya Sovyet Rusia dalam Perang Dunia II yang mampu berperan sejajar dengan
negara-negara yang telah lebih lama memulai pembangunannya, seperti Amerika dan
negara-negara industri maju lainnya di Eropah, dari keadaan semula sebagai
negara pertanian, mendorong negara-negara yang baru merdeka untuk mencontoh
sistem perencanaan terpusat seperti yang dilakukan Sovyet Rusia itu. Yakni
perencanaan yang tersentralisir dimana peran pemerintah pusat menjadi sangat
menentukan.
Melalui sistem perencanaan terpusat itu,
negara-negara baru berkembang membangun infra-struktur, pendidikan dan
institusi yang dibutuhkan. Perencanaan menjadi penting karena pembangunan itu
dibiayai dengan dana yang terbatas yang diperoleh sebagian besar melalui
pinjaman dari negara-negara maju dan lembaga-lembaga internasional. Dengan
sistem perencanaan terpusat diharapkan penggunaan dana tersebut menjadi lebih
efisien dan terarah sesuai dengan prioritas yang ditetapkan. Melalui
perencanaan juga memungkinkan untuk melakukan sinkronisasi yang komplementer
diantara berbagai program pembangunan dari berbagai sektor dan daerah.
B.
Kritik
Masyarakat Terhadap Campur Tangan Pemerintah dalam Pembangunan
Sejak
tahun 1960-an peran pemerintah dalam pembangunan mulai mendapat kritik. Kritik
itu terutama datang dari kalangan penganut neoliberalisme, yang antara lain
diseponsori oleh IMF. Serangan terhadap campur tangan pemerintah terjadi
mula-mula dimulai dengan kritik terhadap teori Keynes, meskipun dia dikenal mampu
mengatasi depresi besar di dunia yang terjadi pada periode pertengahan bagian
pertama abad ke-20, yang sekaligus dianggap melandasi Era Keemasan (Golden Age)
dinegara-negara maju. Era itu adalah era gemilang selama 25 tahun sesudah Perang
Dunia II, dimana hampir semua negara mengalami kemajuan, terutama
dinegara-negara maju. Setelah masa gemilang selama 25 tahun, Amerika Serikat
dan Eropah mengalami penurunan kecepatan pertumbuhan ekonominya.
Karena
itu timbul anggapan bahwa campur tangan pemerintah dapat menghambat kebebasan
individu untuk berinisiatif. Kritik itu merambat juga terhadap Teori Keynes
yang melandasi intervensi pemerintah yang dianggap mempunyai kelemahan dalam
proses pengambilan kebijakan, dimana kompromi politik lebih menjadi landasan
(Ha-Joon Chang, 2003). Kritik terhadap campurtangan pemerintah juga berhubungan
dengan pelecehan terhadap birokrasi yang dipandang tidak efisien, pemborosan
sumberdaya dan paternalistik.
Sejak
saat itu muncul aliran neoliberalisme yang secara terang-terangan melalui
Washington Consensus mendorong negara-negara sedang berkembang
untuk mengikuti Konsensus tersebut yang antara lain berisi:
1.
liberalisasi
perdagangan melalui upaya penghapusan restriksi secara kuantitatif (hambatan
perdagangan, seperti pengenaan tariff, kuota dan laranganlarangan lainnya).
2.
kesamaan
perlakuan antara investasi asing dan investasi domestik sebagai insentif untuk
menarik sebanyak mungkin investasi langsung.
3.
privatisasi
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan penjualan saham ke sektor swasta.
4.
pasar harus
lebih kompetitif melalui serangkaian kebijakan deregulasi dan menghilangkan
hambatan atau restriksi bagi para pelaku ekonomi baru
5.
harus ada
perlindungan terhadap property
right, baik disektor formal maupun
sektor informal ( Williamson, 1994: 26 -7); Burki dan Perry, 1998: 7; Lynn, 2003:
63-4) dalam A. Tony Prasetiantono, KOMPAS, Senin, 25 September 2006.
Sementara
itu IMF sebagai lembaga internasional mendorong negara-negara berkembang untuk
memelihara situasi makroekonomi tanpa inflasi tanpa melihat dampak yang dapat
timbul terhadap kondisi ekonomi negara berkembang tersebut. Beberapa negara
yang mengikuti ”perintah” IMF seperti Argentina yang kondisi makro ekonominya
dinilai IMF cukup baik, ternyata mengalami tingkat pengangguran yang tinggi.
Padahal Negara sedang berkembang boleh jadi dapat bertahan terhadap inflasi
pada tingkat yang rendah dengan membatasi pengeluaran. Inflasi memang merugikan
golongan berpendapatan tetap, tetapi sampai batas tertentu masih tetap dapat
mendorong meningkatnya kesempatan kerja. (Stiglitz, 2003: 27).
BAB
III
PENUTUP
A.
Kesimpulan
Setelah masa surut
campur tangan pemerintah di Eropa dan Amerika pada penghujung
masa keemasan (masa 25 tahun sesudah Perang Dunia II), peran pemerintah kembali
berjaya. pemerintah merupakan kunci keberhasilan pembangunan
dibanyak negara berkembang. pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mampu
menampung aspirasi rakyat, kemudian memperosesnya menjadi kebijakan,
melaksanakan dan mengendalikan serta mengevaluasi hasil akhirnya.
Peran pemerintah dalam
pembangunan sangat penting, pertama dalam pengadaan
dan pengaturan pemanfaatan barang-barang publik dan proyek proyek
pionir ; Kedua, sebagai penjamin terselenggarakannya pembangunan sesuai
dengan visi dan visi bangsa ; Ketiga, untuk menghindarkan terjadinya persaingan
yang tidak sehat antara perusahaan yang besar dengan perusahaan kecil
dan menengah.
Tiap negara mempunyai
kekuatan dan kelemahannya masing-masing dalam hal pembangunan. Maka dari itu
pemerintah harus memanfaatkan kekuatan dan harus siap mengatasi kelemahan-kelemahan yang
ada dalam pembangunan di negaranya.
B.
Saran
1. Pemerintah
merupakan kunci keberhasilan pembangunan dibanyak negara berkembang, maka dari
itu pemerintah harus meningkatkan kualitas pelayanan dalam hal pembangunan.
Agar negara dan rakyatnya bisa merasakan peran pemerintah itu sangat penting
dalam pembangunan.
2. Pemerintah
harus bisa menghindarkan serta mengatasi bila timbul adanya persaingan yang
tidak sehat antara perusahan yang besar dengan perusahaan kecil dan menengah
yang akan berdampak kepada rasa kenyamanan masyarakatnya itu sendiri dalam hal
pembangunan.
3. Pemerintah
harus mampu memanfaatkan keadaan di negaranya agar dapat mengatasi setiap
kelemahan-kelemahan yang ada di negara itu sendiri yang berkaitan dalam hal
pembangunan.
DAFTAR PUSTKA
Chang,
Ha-Joon. 2003. Globalisation, Economic Development and the Role of The State. New York: Zet Books Ltd, TWN.
Dess,
G. Gregory and A. Miller. 1993. Strategic Management.
New York: McGraw-Hill.
Gillis,
Malcolm, et. al. 1983. Economics
Development. New York:
W.W. Nprton & Coy.
Kaplan,
Robert S. And D.P. Norton. 1996. Balanced Scoredcard, translating strategy in action. Boston, Massachusetta: Harvard Business
School Press.
Kim,
W.Chan and Renee Mauborgne. 2005. Blue Ocean Strategy,
How to Creat Uncostested Market Space
and Make the Competition Irrelevant. Boston-Massachusetts.
Syamsul
Hadi. 2005. Strategi
Pembangunan, Mahatir & Soeharto.
Jakarta: Japan Foundation.